Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2015. Peraturan ini terbit untuk mengganti peraturan sebelumnya, yaitu PER-31/PJ/2012 yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya PER-32/PJ/2015 ini.

Terbitnya peraturan ini tentunya bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya yang berkaitan dengan PPh 21 setelah adanya kenaikan/penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tgl 29 Juni 2015 dan mulai berlaku pada tahun pajak 2015.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, PER-32/PJ/2015 tidak banyak mengalami perubahan kecuali yang terkait dengan adanya penyesuaian PTKP untuk tahun 2015; misalnya ketentuan mengenai besarnya PTKP per tahun, PTKP per bulan; ketentuan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas baik yang menerima upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan atau upah borongan; Ketentuan ini terdapat pada pasal 9, Pasal 11, Pasal 12. Untuk lebih jelasnya silakan anda baca pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal lain relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Yang juga penting diperhatikan dari PER-32/PJ/2015 ini adalah adanya Ketentuan Peralihan dalam Pasal 27 yang berbunyi sbb:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.  penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2015 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015;
b.  PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai dengan Desember 2015; dan
c. penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan berdasarkan Peraturan ini.

Dengan ketentuan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak harus melakukan penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak Jan s/d Des 2015 dengan menggunakan PTKP baru sesuai PMK No. 122/PMK.010/2015; dan karena ketentuan mengenai PTKP ini baru ditetapkan pada bulan Juni 2015, maka untuk PPh Pasal 21 masa pajak Jan s/d Jun 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama (PMK No. 162/PMK.011/2012) dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21.

Demikian uraian singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat!

Akhir bulan ini atau tepatnya tanggal 30 April 2015 adalah batas akhir penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2014. Ketentuan mengenai bentuk formulir beserta petunjuk pengisiannya tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, bentuk formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (WP Badan) dalam PER-19/PJ/2014 ini secara umum tidak mengalami perubahan.
Yang perlu mendapat perhatian dalam peraturan ini adalah adanya kewajiban bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk melampirkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Final per Masa Pajak dari masing-masing tempat usahanya.
Adapun contoh formatnya sudah dicantumkan di dalam Lampiran VIII (Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan [Formulir 1771 dan Formulir 1771/$]) PER-19/PJ/2014.

Untuk lebih jelasnya silakan anda baca petunjuk pengisian tsb.
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 dan Formulir 1771 dan 1771/$ juga dapat anda unduh (download) melalui internet di situs pajak, www.pajak.go.id.

Demikian uraian singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat!

Sekadar mengingatkan, akhir bulan ini atau tepatnya tanggal 31 Maret 2015 adalah batas akhir penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak 2014.

Ketentuan mengenai bentuk formulir beserta petunjuk pengisiannya tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

Saat ini kita mengenal ada tiga jenis formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) sbb:

1. Formulir 1770 dan Lampiran-Lampirannya bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari usaha/pekerjaan bebas;
b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau
d. dalam negeri lainnya/luar negeri,

2. Formulir 1770 S dan Lampiran-Lampirannya bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
b. dalam negeri lainnya; dan/atau
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

3. Formulir 1770 SS bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Sebagai pegawai kantor, gaji yang anda terima tiap bulan sudah dipotong pajak penghasilan oleh kantor tempat anda bekerja, dan biasanya pada akhir tahun anda akan menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 berupa Formulir 1721-A1 dari kantor tempat anda bekerja tersebut. Formulir 1721-A1 itulah yang akan anda gunakan sebagai dasar untuk mengisi SPT anda.

Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, bentuk formulir SPT Tahunan PPh WP OP dalam PER-19/PJ/2014 ini secara umum tidak banyak mengalami perubahan, hanya ada beberapa tambahan seperti misalnya pada Formulir 1770 dan 1770 S ada tambahan kolom “Kode Harta” dan “Kode Utang” pada Bagian “Harta pada Akhir Tahun” & Bagian “Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun”, dimana Wajib Pajak diminta untuk mengisi kode harta dan kode utang sesuai dengan daftar kode yang sudah ditentukan dan bisa dilihat pada petunjuk pengisian formulir SPT Tahunan PPh WP OP dalam Lampiran PER-19/PJ/2014 ini. Untuk lebih jelasnya silakan anda baca petunjuk pengisian tsb.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 dan Formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS dapat anda unduh (download) melalui internet di situs pajak, www.pajak.go.id.

Demikian uraian singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat!