{"id":219,"date":"2015-02-11T18:07:28","date_gmt":"2015-02-11T11:07:28","guid":{"rendered":"http:\/\/aadriana.net\/?p=219"},"modified":"2015-03-21T03:24:20","modified_gmt":"2015-03-20T20:24:20","slug":"tata-cara-restitusi-ppn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aadriana.net\/?p=219","title":{"rendered":"Tata Cara Restitusi PPN"},"content":{"rendered":"

DASAR HUKUM<\/strong><\/p>\n

\n
    \n
  1. Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009<\/li>\n
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72\/PMK.03\/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN\/PPnBM<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

    PKP HANYA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PADA AKHIR TAHUN BUKU<\/strong><\/p>\n

    \n
      \n
    1. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran,selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.<\/strong><\/li>\n
    2. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak (restitusi) pada akhir tahun buku.<\/strong>Bagi PKP Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

      PKP YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PADA SETIAP MASA PAJAK<\/strong><\/p>\n

      \n
        \n
      1. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;<\/li>\n
      2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan\/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN<\/li>\n
      3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan\/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut;<\/li>\n
      4. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;<\/li>\n
      5. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan\/atau<\/li>\n
      6. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN. (Isi Pasal 9 ayat (2a) UU PPN : Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan\/atau impor barang modal dapat dikreditkan)<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

        CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTIRUSI)<\/strong><\/p>\n

        \n
          \n
        1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :\n
            \n
          1. SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom “Dikembalikan (restitusi)”; atau<\/li>\n
          2. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
          3. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.<\/li>\n
          4. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

            PENELITIAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)<\/strong><\/p>\n

            \n
              \n
            1. Penelitian dilakukan terhadap<\/strong> permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh:\n
                \n
              1. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP<\/strong>;\n